Indonesia telah melihat pemilu pada tahun 2019 ini. Seiring dengan berjalannya pemilu, populisme sayap kanan juga berkembang di Indonesia. Populisme sayap kanan sendiri dapat berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Populisme sayap kanan tersebut dapat cenderung untuk memunculkan politik identitas yang tidak sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut dapat berdampak pada pengabaian pada hak-hak minoritas yang ada di Indonesia sampai pada titik terburuknya diskriminasi terhadap minoritas di Indonesia.

Melihat fenomena yang terjadi selama pilpres ini semakin membuat bertanya Tanya, apakah intoleransi sedang tumbuh berkembang di Indonesia yang plural ini? Dan jika iya bagaimana nasib kebhinekaan Indonesia apabila ini telah berkembang masif?

Mari mendengarkan Persepsi #2, Populisme Sayap Kanan : Merajut Persatuan Pasca Pemilu

Persepsi #2

Pada tanggal 8 Mei 2019, Wiranto mengeluarkan Surat Ketetapan Menteri Koodinator
Polhukam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum. Tim ini mempunyai wewenang
untuk melakukan kajian dan rekomendasi kepada kepolisian tentang ucapan dan tindakan yang
melanggar hukum Pascsa Pemilu. Tim tersebut berdasarkan SK dapat melibatkan tokoh-tokoh di
bidang hukum dalam melaksanakan tugasnya. Tim ini bersifat ad hoc dari tanggal 8 Mei hingga 31
Oktober 2019.

Sebenarnya seperti apa konstitusionalitas dari Tim Asistensi Hukum Menkopolhukam?
Bagaimana pembiayannya? Apakah badan ini akan berdampak pada kehidupan demokarsi di
Indonesia? 

Simak, Persepsi #3 Tim Asistensi Hukum Wiranto : Mengamankan Demokrasi atau Istana?

demajusticiaugm